Pembelajaran dan Penilaian

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai target Indikator Kinerja tahun 2025 pada Program Prioritas Pembelajaran dan Penilaian telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang komprehensif. Pelaksanaan program ini difokuskan pada penguatan sinergi, peningkatan kapasitas pendidik, transformasi paradigma pembelajaran dan penilaian, serta digitalisasi sistem penilaian pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Program dan Kegiatan

1. Sosialisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi pembelajaran dan penilaian melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah.
2. Pelaksanaan FGD dengan fokus pembahasan pada pembelajaran mendalam, koding dan Kecerdasan Artifisial (KA), literasi dan numerasi, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), Tes Kompetensi Akademik (TKA), e-Ijazah, dan e-Rapor.
3. Diskusi dalam FGD terkait kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dalam implementasi pembelajaran dan penilaian, serta perumusan solusi dalam bentuk rencana tindak lanjut dan rekomendasi peningkatan mutu.
4. Monitoring khusus terhadap pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) untuk memastikan seluruh proses tes berjalan sesuai dengan panduan dan regulasi yang berlaku.
5. Peningkatan kapasitas pendidik melalui penyelenggaraan webinar yang berfokus pada teknik pembelajaran berkualitas serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
6. Pelaksanaan webinar khusus untuk mentransformasi paradigma tentang Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi hasil belajar yang berfungsi memetakan capaian dan peningkatan mutu pembelajaran, bukan sekadar alat uji.

Capaian Kinerja

1. Seluruh satuan pendidikan penerima BOS Kinerja (Boskin) sebanyak 1.770 satuan pendidikan (100%) telah mengikuti pelatihan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial yang diselenggarakan oleh BBGTK Provinsi Sulawesi Selatan dan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) yang ditunjuk.
2. Sebanyak 703 satuan pendidikan non-Boskin atau non-target (BOS Reguler) juga telah mengikuti pelatihan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan KA.
3. Sebanyak 60% Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung peningkatan kualitas pembelajaran (Pembelajaran Mendalam, Koding & KA, Literasi Numerasi dan Sains, serta Perubahan Iklim) melalui pelatihan yang didanai APBD atau secara mandiri.
4. Terdapat kabupaten/kota yang telah menerbitkan regulasi daerah terkait implementasi Pembelajaran Mendalam dan Koding.
5. Dukungan terhadap peningkatan kualitas penilaian melalui digitalisasi mencapai 100%, yang ditunjukkan dengan penerapan E-Ijazah 100% di seluruh satuan pendidikan.
6. Partisipasi pemerintah daerah dalam Tes Kompetensi Akademik (TKA) mencapai 100%, dengan tingkat keikutsertaan satuan pendidikan sebesar 93,53% dan tingkat partisipasi peserta didik sebesar 90,5%.
7. Implementasi digitalisasi penilaian juga diperkuat melalui pelaksanaan ANBK dan pemanfaatan E-Rapor sebagai bagian dari sistem penilaian pendidikan yang lebih terukur dan berkualitas.

Hambatan dan Permasalahan

1. Kesulitan guru dalam mentransformasi paradigma pembelajaran dari budaya mengajar berbasis konten dan hafalan menuju pembelajaran berkualitas (pembelajaran mendalam).
2. Keterbatasan pemanfaatan platform digital sebagai alat bantu pembelajaran di kelas.
3. Belum tersedianya sistem pendampingan berkelanjutan untuk menjamin konsistensi praktik baik guru setelah kegiatan pelatihan atau diklat berakhir.
4. Keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya rasio komputer atau laptop yang belum seimbang dengan jumlah peserta didik.
5. Kendala teknis dalam pelaksanaan ANBK, TKA, serta pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial akibat keterbatasan perangkat.
6. Strategi sementara yang dilakukan berupa peminjaman perangkat milik peserta didik/orang tua atau peminjaman komputer dari satuan pendidikan lain dengan jenjang berbeda.
7. Hambatan sinkronisasi kebijakan dan anggaran, di mana kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah daerah belum sepenuhnya selaras atau adaptif terhadap kebijakan program prioritas dari pemerintah pusat.

Strategi Penanganan dan Penguatan Program

1. Penguatan pendampingan berkelanjutan melalui bimbingan teknis, supervisi, dan monitoring untuk menjaga keberlanjutan praktik pembelajaran berkualitas di kelas.
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lintas satuan pendidikan dalam mendukung kebutuhan infrastruktur pembelajaran dan penilaian berbasis digital.
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembelajaran dan penilaian.
4. Penguatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan pembelajaran mendalam, Koding dan KA, serta transformasi sistem penilaian berbasis digital.